Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi

Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi

 Author: Asep Mahbub Junaedi, S.H., M.H.  Category: Hukum  Publisher: Filosofis Indonesia Press  Published: August 6, 2025  Pages: 459  Country: DI Yogyakarta  Language: Indonesia  Dimension: Unesco More Details
 Description:

Baca      Pesan

Buku Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi menghadirkan pembahasan mendalam mengenai fondasi teoritis yang membentuk penyelenggaraan negara. Di dalamnya, penulis menguraikan konsep-konsep konstitusional yang menjadi dasar kerja lembaga-lembaga negara, termasuk prinsip kedaulatan, supremasi konstitusi, serta teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pendekatan yang digunakan menolak pemahaman normatif semata, dengan menempatkan teori dalam konteks perkembangan historis dan dinamika politik Indonesia.

Pembahasan kemudian bergerak pada analisis struktur kekuasaan negara, mulai dari hubungan antar cabang kekuasaan hingga mekanisme checks and balances yang diatur dalam UUD 1945 pasca-amendemen. Buku ini mengulas secara kritis peran presiden, parlemen, lembaga yudisial, serta lembaga negara independen yang muncul mengikuti tuntutan demokratisasi. Setiap bagian dilengkapi contoh konkret yang menunjukkan bagaimana norma konstitusi bekerja dalam praktik, termasuk area-area yang masih menimbulkan perdebatan akademik maupun persoalan implementatif.

Pada bagian akhir, penulis menyoroti tantangan masa depan ketatanegaraan Indonesia, terutama kebutuhan penguatan institusi, penyempurnaan kerangka hukum, serta antisipasi perubahan global yang memengaruhi praktik demokrasi modern. Buku ini menawarkan gagasan konstruktif mengenai arah pembaruan konstitusi dan reformasi lembaga negara agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan pendekatan analitis dan perspektif ke depan, karya ini menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin memahami dinamika dan prospek hukum tata negara Indonesia.

 

 Back